Zakat dan pajak masih belum bersaudara

403 views

Logo SEO Kontes InfoZakat & Teak123 zakat dan pajak pertama kali diperkenalkan UU No 38/1999 sebagai insentif fiskal bagi pembayar zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak . Semangat ketentuan ini adalah agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yaitu kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat diharapkan juga dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Namun, terlihat jelas disini bahwa masuknya insentif pajak dalam UU Zakat ini tidak melibatkan Otoritas Pajak. Ketika Departemen Keuangan kemudian mengajukan draf revisi RUU PPh dan sama sekali tidak ada ketentuan yang mendukung zakat sebagai tax deduction. UU No 17/2000 mengukuhkan UU No 38/1999, yaitu zakat yang diterima Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan mustahik, tidak termasuk sebagai objek pajak, serta zakat penghasilan yang dibayarkan wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak  badan dalam negeri yang dimiliki pemeluk agama Islam ke BAZ/LAZ, menjadi faktor pengurang dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

Namun, zakat sebagai tax deduction ini baru dapat diimplementasikan tiga tahun kemudian setelah keluarnya keputusan Dirjen Pajak No KEP-163/PJ/2003. Dalam praktiknya, meminta zakat sebagai tax deduction ini juga tidak mudah jika muzaki gagal mendapatkan bukti setor zakat dari BAZNAS sebagaimana diminta aparat pajak.

Lemahnya koordinasi antara otoritas zakat dan otoritas pajak kembali terulang ketika Departemen Keuangan dan DPR mengukuhkan ketentuan lama terkait zakat sebagai tax deduction pada UU No 17/2000 ke dalam UU No 36/2008 tentang PPh. Departemen Agama yang sejak 2008 telah memiliki wacana zakat sebagai tax credit dalam draf amendemen UU No 38/1999, terlihat sama sekali tidak dilibatkan.

Kegagalan eksperimen zakat sebagai tax credit di propinsi nangruh Aceh darusalam dan keluarnya PP No 60 Tahun 2010 di tengah  pembahasan RUU Zakat, secara jelas memperlihatkan resistensi otoritas pajak terhadap wacana zakat sebagai tax credit. Untuk mencegah terulangnya upaya “fait accompli”, pemerintah juga kini menyertakan otoritas pajak sebagai mitra DPR dalam pembahasan RUU Zakat.

Tags: #indonesia #mikrotik #seo #ukm